google-site-verification=fzjXBBK9tBh7BGmTszzUYepdHWyh2QXAnf8uNAs7_yM

Home / Aceh

Senin, 12 April 2021 - 13:26 WIB

Aliansi Buruh Aceh, Meminta Mahkamah Konstitusi (MK) Untuk Mencabut UU Cipta Kerja (Omnibuslaw)

Aksi Aliansi Buruh Aceh (ABA) di Depan Gedung DPRA

Aksi Aliansi Buruh Aceh (ABA) di Depan Gedung DPRA

theacehnews.com l Banda Aceh – Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Aceh (ABA) melaksanakan aksi damai terkait permasalahan ketenagakerjaan dan kebijakan Pemerintah di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Senin, (12/04/2021).

Aksi tersebut diawali dengan orasi Koordinator Lapangan (Korlap) saudara Rachmad Kurniady, ST beliau membuka Aksi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu buruh guna untuk membangkitkan semangat peserta aksi. selanjutnya orasi disampaikan oleh Drs. Tgk. Syaiful Mar (Ketua ABA) dalam orasinya Saiful mengajak semua komponen kaum buruh yang di Aceh baik formal maupun non Formal untuk berjuang bersama memperjuangkan hak-hak buruh. “Hari ini Upah Minimum Provinsi (UMP) kita belum layak, makanya kita masih harus terus berjuang demi nasib para Buruh”, jelasnya. beliau juga mengajak semua yang hadir dan pemerintah untuk menolak omnibuslaw (UU Cipta Kerja) yang hari ini sedang Yudisial Review di Mahkamah Konstitusi (MK).

Orasi dilanjutkan oleh Usman, S (Ketua PC SPEE FSPMI), ia meminta agar hak-hak buruh dibayar sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. “Kami minta Dinas Tenaga Kerja bekerja sesuai dengan tugasnya dan bisa bersikap tegas, agar hak-hak buruh yang belum terbayar saat ini bisa dibayarkan”, ungkap Usman. Selanjutnya Sekretaris Aliansi Buruh Aceh (ABA) saudara Habibi Inseun, SE menyampaikan orasinya dan tuntutan para buruh dalam aksi tersebut. “Dalam kesempatan ini kami ingin menyampai beberapa permasalahan yang terkait dengan ketenagakerjaan dan kebijakan Pemerinah”, jelas Habibi. Adapun poin-poin permasalahan tersebut adalah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Omnibuslaw Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Khususnya klaster Ketenagakerjaan, berlakukan Upah Minimum Sektoral (UMS), THR pekerja dibayarkan penuh tanpa di cicil, usut tuntas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, mendesak Pemerintah Aceh menjalankan amanah UUPA dan revisi Qanun No 7 tahun 2014 tentang ketenagakerjaan sesuai dengan perkembangan ketenagakerjaan serta tingkatkan perlindungan bagi buruh Aceh, selesaikan permasalahan pekerja selama masa Covid-19 yang dirumahkan/di PHK, laksanakan pengawasan serta tindak perusahaan yang melakukan pelanggaran di Aceh, laksanakan Keputusan Gubernur (Kepgub) Tunjangan Meugang bagi pekerja di Aceh, dan meminta Kapolda Aceh segera bentuk Desk Ketenagakerjaan.

Baca juga   Instead of a Sports Fan, Become a Sports Participant

“Sangat disayangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang diserukan oleh Gubernur Aceh baru dua kabupaten/Kota yang menjalankan seruan tersebut yaitu Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Tamiang”, tutup Habibi.

Aksi buruh tersebut disambut oleh Anggota DPRA saudara Bardan Sahidi (Komisi I), Purnama Budi, Sp. OG (Komisi V) dan Ir. Fajri, M.T (Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Aceh). Dalam tanggapannya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh menyampaikan akan melakukan koordinasi terkait dengan Upah Minimum Sektoral (UMS), “Kami akan terus melakukan pengawasan terkait dengan nasib para pekerja, agar tidak ada pihak-pihak yang melanggar aturan yang telah ada” ungkap Fajri. Disamping itu Bardan Sahidi juga menanggapi tuntutan aksi para buruh dan menampung semua aspirasi mereka. “Saya kira hari ini aksi buruh untuk meminta Uang Meugang, karena di Media Sosial isu itu yang berkembag” kata Bardan. Menurut Bardan Sahidi Anggota DPRA dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, “bahwa suara buruh itu akan terus bergema sepanjang tiga kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi atau tidak layak yaitu layak kerja, layak upah dan layak hidup”, jelas Bardan. Dalam sambutannya Bardan juga menanggapi masalah tuntutan buruh untuk revisi Qanun No. 7 tahun 2014 tentang ketenagakerjaan. “Bagaiman kita mau revisi qanun tersebut, dijalankan saja belum, sampai saat ini baru dua Kabupaten/Kota yang menetapkan UMP Daerahnya yaitu Kota Banda Aceh dan Aceh Tamiang, apakah Kabupaten/Kota lain tidak ada pekerjanya?” tanya Bardan.

Baca juga   Ulama Kharismatik Aceh Meninggal Dunia "Abu Daud Zamzami"

Selain itu Bardan juga memberikan masukkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh untuk memaksimalkan Pengawasan Ketenagakerjaan, “Saya berharap Bapak bisa menambah tenaga pengawas ketenagakerjaan, karena minimal satu Kabupaten/Kota harus ada dua orang tenaga Pengawas” ungkap Bardan.

Aksi tersebut berjalan dengan aman dan damai dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Pada pukul 11.10 semua peserta aksi membubarkan diri dengan tertib dan lancar. [.]

Share :

Baca Juga

Almarhum Abu Daud Zamzami

Aceh

Ulama Kharismatik Aceh Meninggal Dunia “Abu Daud Zamzami”
Walikota Banda Aceh H. Aminullah Usman memberikan arahan kepada pelanggar Syari'at Islam. (Foto: Reza)

Aceh

Walikota Banda Aceh Turun Langsung Tertibkan Para Pelanggar Syari’at Islam
Yusril Ihza Mahendra

Aceh

Yusril Sebut Aceh Bisa Gelar Pilkada Tahun 2022
Eka Rizkina, S.Pd Anggota DPRK Aceh Besar. (Foto Istimewah)

Aceh

Eka Rizkina Minta Pemerintah Aceh Blokir Situs Judi Online
Muhammad Yasin (Keuchik Lhong Cut)

Aceh

Gampong Lhong Cut: MEUGANG BERSAMA ANAK YATIM
Walikota Banda Aceh, H. Aminullah Usman. (Foto Istemewah)

Aceh

Walikota Banda Aceh Launching T2PSI