google-site-verification=fzjXBBK9tBh7BGmTszzUYepdHWyh2QXAnf8uNAs7_yM

Home / Aceh

Senin, 15 Maret 2021 - 23:41 WIB

Yusril Sebut Aceh Bisa Gelar Pilkada Tahun 2022

Yusril Ihza Mahendra

Yusril Ihza Mahendra

theaehnews.com | BANDA ACEH – Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pandangan hukumnya, terkait agenda Pilkada di Aceh yang saat ini masih belum jelas, apakah bisa dilaksanan tahun 2022 atau mengikuti Pilkada serentak tahun 2024.
Yusril memberikan tanggapan, setelah adanya permintaan dukungan dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang sebelumnya melakukan silaturahmi ke Kantor DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Aceh.
Memang dalam beberapa hari belakangan ini, Komisi I DPRA yang dipimpin Tgk Muhammad Yunus M Yusuf melakukan safari ke partai politik berbasis nasional, dalam rangka melakukan persamaan persepsi terkait Pilkada Aceh tahun 2022.
Saat melakukan silaturahmi ke PBB Aceh, rombongan Komisi I diterima langsung ketua dan sekretaris partai tersebut, Erli Hasim dan Zulmahdi Hasan serta Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PBB Aceh, Tgk Muhammad Yus alias Abu Yus.
Yusril melalui Sekretaris DPW PBB Aceh, Zulmahdi Hasan kepada Serambinews.com, Senin (15/3/2021) mengatakan, Aceh bisa melaksanakan Pilkada tahun 2022 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
“Sesuai ketentuan Pasal 199 UU No 1 Tahun 2015, maka jadwal Pilkada di Aceh ditentukan oleh KIP. Karena sudah diatur dalam UU tersendiri maka Pilkada serentak sebenarnya tidak bisa diberlakukan di Aceh. Itu menabrak Pasal 66 UUPA,” katanya.
UU Nomor 1 Tahun 2015 mengatur tentang tata cara pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
Tapi aturan yang tertuang dalam UU tersebut, tidak berlaku bagi Aceh karena provinsi ini sudah memiliki undang-undang tersendiri yaitu UUPA.
Pasal 199 UU Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan “Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khsusu Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri.”
Merujuk pada regulasi yang ada, sebenarnya, kata Yusril yang juga Ketua Umum PBB itu, tidak perlu lagi ada kegaduhan terkait jadwal pelaksanaan Pilkada Aceh.

Baca juga   PKS Minta Ketegasan Jokowi Tolak Wacana Presiden 3 Periode

Sumber: serambinews.com

Baca juga   Ulama Kharismatik Aceh Meninggal Dunia "Abu Daud Zamzami"

Follow: #theacehnews

Share :

Baca Juga

Muhammad Yasin (Keuchik Lhong Cut)

Aceh

Gampong Lhong Cut: MEUGANG BERSAMA ANAK YATIM
Aksi Aliansi Buruh Aceh (ABA) di Depan Gedung DPRA

Aceh

Aliansi Buruh Aceh, Meminta Mahkamah Konstitusi (MK) Untuk Mencabut UU Cipta Kerja (Omnibuslaw)
Walikota Banda Aceh, H. Aminullah Usman. (Foto Istemewah)

Aceh

Walikota Banda Aceh Launching T2PSI
Walikota Banda Aceh H. Aminullah Usman memberikan arahan kepada pelanggar Syari'at Islam. (Foto: Reza)

Aceh

Walikota Banda Aceh Turun Langsung Tertibkan Para Pelanggar Syari’at Islam
Almarhum Abu Daud Zamzami

Aceh

Ulama Kharismatik Aceh Meninggal Dunia “Abu Daud Zamzami”
Eka Rizkina, S.Pd Anggota DPRK Aceh Besar. (Foto Istimewah)

Aceh

Eka Rizkina Minta Pemerintah Aceh Blokir Situs Judi Online